iklanjualbeli.info Pelaksanaan seleksi terbuka untuk beberapa posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tengah menjadi perbincangan hangat. DPRD Kota Jambi menyampaikan kekhawatiran terkait potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses tersebut. Indikasi adanya kerawanan dalam seleksi pejabat publik semakin menguat setelah muncul sejumlah informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam rekrutmen sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi jalannya seleksi terbuka. Menurutnya, pengawasan eksternal sangat diperlukan agar proses penentuan pejabat strategis di Kota Jambi berlangsung transparan dan bersih dari intervensi.
Faried menyampaikan permintaan tersebut langsung di hadapan perwakilan KPK saat menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi tingkat daerah. Menurutnya, tahapan seleksi yang sedang berjalan melibatkan banyak posisi penting sehingga rawan disusupi kepentingan tertentu.
Jabatan Strategis Diduga Jadi Rebutan
Faried mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Jambi tengah menggelar seleksi untuk berbagai posisi krusial, mulai dari pejabat Eselon II, kepala sekolah, hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM Tirta Mayang. Jabatan-jabatan strategis tersebut sangat menentukan arah kebijakan, pelayanan publik, hingga tata kelola keuangan daerah.
Karena itu, DPRD menilai bahwa proses seleksi berpotensi menjadi arena praktik jual beli jabatan jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Faried menekankan bahwa lembaga legislatif tidak ingin muncul persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa jabatan dapat diperoleh melalui kedekatan atau transaksi nonprosedural.
Politisi muda tersebut meminta agar pihak KPK memberikan perhatian khusus serta mendeklarasikan komitmen terhadap proses seleksi. Sebab, menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi kecurigaan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Integritas Panitia Seleksi Jadi Sorotan
Dalam proses seleksi jabatan, panitia seleksi atau Pansel menjadi pihak yang paling menentukan. Oleh sebab itu, Faried menegaskan bahwa Pansel harus diisi oleh individu-individu yang profesional, memiliki rekam jejak baik, dan tidak memiliki konflik kepentingan.
Ia mengingatkan agar Pansel tidak menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk meloloskan calon “titipan”. Faried bahkan mengkritik bahwa proses seleksi jabatan sering kali dijadikan ajang “uji coba” yang tidak memprioritaskan kualitas calon pejabat. Menurutnya, praktik seperti itu harus dihentikan karena merusak kualitas birokrasi dan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Pansel yang bekerja tanpa standar integritas akan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Karena itu, DPRD meminta komitmen kuat dari eksekutif untuk menempatkan figur-figur independen yang mampu menjamin objektivitas seleksi.
Pengalaman Buruk: Direktur BUMD Mendadak Mundur
Kekhawatiran DPRD bukan tanpa dasar. Faried mengungkapkan bahwa terdapat pengalaman buruk dalam proses seleksi jabatan sebelumnya, khususnya di BUMD PT Siginjai Sakti. Dalam kasus tersebut, direktur yang terpilih melalui seleksi resmi justru mengundurkan diri hanya beberapa bulan setelah dilantik.
Hingga kini, DPRD mengaku belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai alasan pengunduran diri tersebut. Faried menyebut kejadian itu menciptakan kecurigaan bahwa ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu.
Menurutnya, situasi seperti itu tidak boleh terulang dalam proses rekrutmen direktur PDAM Tirta Mayang maupun jabatan eselon lainnya. Pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki proses seleksi agar tidak kembali memunculkan kontroversi atau dugaan transaksi jabatan.
KPK Siap Monitor, Ingatkan Tidak Ada Intervensi “Orang Dalam”
Menjawab kekhawatiran DPRD, perwakilan KPK, Uding Juharidin, memastikan bahwa lembaganya akan tetap melakukan monitoring terhadap seleksi jabatan di Kota Jambi. Ia mengingatkan bahwa penempatan pejabat tidak boleh didasarkan pada kedekatan pribadi atau intervensi dari pihak tertentu.
Uding menekankan pentingnya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menempatkan figur yang profesional sesuai kapasitas. KPK tidak ingin melihat adanya penyimpangan dalam bentuk pengaturan jabatan, baik dalam proses seleksi maupun setelah pejabat ditempatkan.
Ia juga mengakui bahwa jumlah personel KPK terbatas, sehingga dukungan dari DPRD dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah potensi praktik korupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi publik dalam memberikan informasi awal.
DPRD dan KPK Kompak Cegah Praktik KKN
Kasus dugaan jual beli jabatan tidak hanya sekadar persoalan etik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan. Jika pejabat dipilih bukan berdasarkan kompetensi, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu dan kebijakan publik rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
DPRD Kota Jambi menilai bahwa pengawasan KPK dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat menyalahgunakan kekuasaan. Dengan transparansi yang kuat, proses seleksi dapat dilaksanakan secara lebih objektif dan menghasilkan pejabat yang benar-benar layak menduduki jabatan tersebut.
Kinerja pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas pejabat yang diangkat. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus bebas dari praktik KKN agar menghasilkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan mampu melayani masyarakat dengan optimal.
Penutup: Harapan untuk Seleksi Bersih dan Transparan
Sorotan terhadap proses seleksi jabatan di Kota Jambi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas. Dengan dorongan DPRD dan pengawasan KPK, proses seleksi diharapkan berjalan lebih terbuka dan bebas dari campur tangan yang melanggar hukum.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata bahwa Pemkot Jambi mampu menyelenggarakan seleksi yang profesional. Transparansi dan integritas menjadi fondasi utama agar jabatan strategis ditempati oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Jambi.
Cek Juga Artikel Dari Platform dailyinfo.blog