iklanjualbeli.info Dunia pendidikan di Kabupaten Deli Serdang kembali tercoreng setelah terungkapnya praktik jual beli proyek di lingkungan Dinas Pendidikan. Dugaan yang awalnya beredar di kalangan internal kini terbukti benar, dan tiga pejabat eselon IV resmi dibebastugaskan dari jabatannya.
Tindakan tegas ini diambil langsung oleh Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat Daerah. Ketiga pejabat yang dimaksud adalah Mujiono, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP; Suwandi Napitupulu, Kepala Seksi Peserta Didik SMP yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sarana dan Prasarana SD; serta Seh Muli Pinem, Kepala Seksi Kurikulum SMP.
Sumber internal Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa ketiganya dicopot setelah ketahuan memperjualbelikan proyek pembangunan sekolah kepada rekanan tertentu. “Iya, sudah dibebastugaskan tiga orang itu sama Pak Bupati. Ketahuan jual beli proyek,” ujarnya.
Pemeriksaan dan Pengakuan
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat dan sejumlah kontraktor lokal yang merasa dirugikan akibat sistem penunjukan proyek yang tidak transparan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati segera memerintahkan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh pejabat terkait.
Menurut Inspektur Deli Serdang, Edwin Nasution, hasil pemeriksaan menunjukkan bukti kuat adanya praktik jual beli proyek. “Sudah diperiksa sama tim dan mereka mengakui perbuatannya. Ketiganya juga sudah dijatuhi hukuman disiplin,” ujar Edwin.
Penyidik internal kini masih menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain serta aliran dana yang dihasilkan dari transaksi ilegal tersebut. Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memastikan apakah uang yang diterima pejabat itu mengalir ke pihak tertentu atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
Bupati Turun Tangan Langsung
Kasus ini sempat memicu kemarahan Bupati Deli Serdang. Dalam salah satu kunjungan mendadaknya ke kantor Dinas Pendidikan, ia menegur langsung jajaran pejabat yang diduga terlibat. Video kunjungan tersebut bahkan sempat beredar luas di media sosial, memperlihatkan ketegasan sang bupati.
Dalam video itu, Bupati menyebut ada pejabat yang meminta fee proyek sebesar 18 hingga 20 persen dari nilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah. “Saya tidak akan mentoleransi praktik seperti ini. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat pengabdian, bukan ladang mencari keuntungan,” katanya dengan nada tegas.
Langkah pembebastugasan tiga pejabat ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dampak terhadap Dinas Pendidikan
Skandal ini menjadi pukulan berat bagi Dinas Pendidikan Deli Serdang. Pasalnya, lembaga yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan kini justru menjadi sorotan akibat penyimpangan oknum pejabatnya.
Beberapa pegawai mengaku kecewa dan malu dengan peristiwa ini. “Kami ini kerja untuk mendukung program pendidikan daerah. Kalau ada oknum yang merusak kepercayaan masyarakat, itu memukul kami semua,” ujar salah seorang staf di lingkungan Dinas Pendidikan.
Pemerintah daerah kini berupaya melakukan perombakan struktur internal, termasuk memperkuat pengawasan proyek fisik di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. Proses seleksi pejabat pengganti akan dilakukan secara ketat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak profesional.
Dorongan untuk Reformasi Birokrasi
Bupati Deli Serdang menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di wilayahnya. Ia berharap tidak ada lagi pejabat yang menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan pribadi. “Saya ingin ini menjadi pelajaran bagi semua. Tidak ada ruang untuk permainan proyek. Semua harus dikerjakan secara profesional dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Kepolisian, untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pemerintah daerah. Langkah ini diambil agar integritas ASN tetap terjaga.
Selain itu, masyarakat diimbau berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan proyek pendidikan. Pemerintah berjanji akan melindungi identitas pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan dengan serius.
Reaksi Publik dan Harapan Baru
Kabar pembebastugasan tiga pejabat ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Deli Serdang. Banyak warga mengapresiasi langkah cepat Bupati yang dinilai tegas dan transparan. “Baru kali ini ada tindakan nyata seperti ini. Biasanya kasus seperti ini lama disembunyikan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif dalam membangun kepercayaan publik. “Bupati menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ini harus menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
Namun, ia juga menekankan bahwa tindakan administratif saja tidak cukup. Proses hukum tetap perlu dijalankan agar ada efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.
Penutup
Kasus jual beli proyek di Dinas Pendidikan Deli Serdang membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan dan integritas di sektor publik. Pembebastugasan tiga pejabat bukan akhir dari penegakan hukum, melainkan langkah awal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, jujur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bupati Deli Serdang menegaskan, dunia pendidikan harus menjadi ruang pengabdian, bukan arena permainan uang. Ia berharap langkah tegas ini dapat menjadi contoh nyata bahwa reformasi birokrasi bukan hanya slogan, tetapi komitmen yang harus ditegakkan di semua lini pemerintahan.
Cek Juga Artikel Dari Platform liburanyuk.org