iklanjualbeli.info Pemerintah Kota Depok bersiap melakukan langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan pada tiga posisi kepala dinas yang hingga kini belum terisi secara definitif. Kekosongan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja pemerintahan daerah apabila dibiarkan terlalu lama. Karena itu, Wali Kota Depok Supian Suri memastikan proses pengisian jabatan akan segera dimulai melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Tiga jabatan strategis yang masih kosong meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ketiganya merupakan perangkat daerah dengan peran vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Langkah Awal: Koordinasi dengan KASN
Supian Suri menyampaikan bahwa pemerintah kota akan segera mengirimkan surat resmi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Surat tersebut bertujuan untuk meminta persetujuan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sebagai tahapan awal pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
Menurut Supian, keterlibatan KASN menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai prinsip sistem merit. Dengan pengawasan dan rekomendasi KASN, diharapkan lelang jabatan dapat berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan nonprofesional.
“Pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik,” tegas Supian dalam keterangannya.
Pentingnya Jabatan yang Kosong
Kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR menjadi sorotan karena dinas ini berperan langsung dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota, mulai dari jalan, drainase, hingga penataan ruang. Tanpa pimpinan definitif, koordinasi proyek strategis berpotensi kurang optimal, terutama dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan program.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, kebersihan kota, serta pelestarian lingkungan. Tantangan perkotaan seperti peningkatan volume sampah, kualitas udara, dan ruang terbuka hijau membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visioner agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Adapun BKPSDM memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Dinas ini bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN, penataan jabatan, hingga pembinaan kinerja pegawai. Kekosongan jabatan di lembaga ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mekanisme Lelang Jabatan
Seleksi terbuka atau lelang jabatan merupakan mekanisme yang diatur dalam regulasi kepegawaian nasional. Proses ini memungkinkan ASN yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi secara kompetitif. Tahapan tersebut umumnya meliputi seleksi administrasi, penilaian kompetensi manajerial dan teknis, penulisan makalah, hingga wawancara akhir.
Supian Suri menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai aturan. Panitia seleksi nantinya akan melibatkan unsur profesional dan independen agar penilaian berlangsung objektif. Hasil seleksi kemudian disampaikan kepada wali kota untuk ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dampak bagi Kinerja Pemerintahan
Pengisian jabatan kepala dinas secara definitif diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan adanya pimpinan yang jelas, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Hal ini penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Supian juga menekankan bahwa jabatan kepala dinas bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab besar. Pejabat terpilih nantinya diharapkan mampu bekerja kolaboratif, inovatif, dan responsif terhadap permasalahan warga.
Komitmen Reformasi Birokrasi
Langkah membuka lelang jabatan ini sejalan dengan komitmen Pemkot Depok dalam memperkuat reformasi birokrasi. Transparansi dalam pengisian jabatan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Melalui sistem merit, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh figur yang tepat, bukan berdasarkan kedekatan personal atau kepentingan tertentu.
Selain itu, proses seleksi terbuka juga memberikan kesempatan yang adil bagi ASN berprestasi untuk mengembangkan karier. Dengan kompetisi yang sehat, diharapkan muncul pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu membawa perubahan positif bagi organisasi dan masyarakat.
Harapan ke Depan
Supian Suri berharap proses seleksi dapat berjalan lancar dan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan terisinya tiga jabatan kepala dinas tersebut, Pemkot Depok optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan masyarakat merasakan dampaknya. Pengisian jabatan ini bagian dari upaya kami untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani,” ujar Supian.
Ke depan, Pemkot Depok berkomitmen terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan kepegawaian. Langkah menyurati KASN dan membuka lelang jabatan menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Cek Juga Artikel Dari Platform updatecepat.web.id